Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Harapan Warga Kepada Bupati dan Wakil Bupati Serang Terpilih, Jalan Situ Ciherang Cikande Bebas Dari Pedagang Liar Yang Kerap Menimbulkan Kemacetan

By On Minggu, April 20, 2025







SERANG - Sejumlah warga Kabupaten Serang, Banten, menyampaikan banyak harapan kepada Bupati dan Wakil Bupati Serang yang terpilih. Minggu (20/4/2025).


Usai menggunakan hak pilihnya, sejumlah warga pada Sabtu (19/4), berharap siapa pun Bupati dan W,"akil Bupati yang terpilih nanti dapat membawa perubahan, Salah satunya  Pedagang liar yang berada di sepanjang jalan Situ Ciherang Desa Cikande Kecamatan Cikande Kabupaten Serang.


Pasalnya jalan umum seyogyanya untuk pengendara roda dua dan empat bebas dari kemacetan,  namun kini semakin semrawut, hak Pengendara sebagai pengguna jalan dijarah, akibatnya kemacetan pun tak bisa dihindari.


Anak anak sekolah SD Negeri 2 Cikande tak sedikit yang telat bila masuk sekolah, ditambah bau tak sedap mengganggu belajar siswa.


Hal tersebut dikarenakan begitu menjamurnya berbagai pedagang kaki lima yang menjual barang dagangannya, lebih miris puluhan bangunan milik pedagang liar dipermanen hingga memakan badan jalan , dampaknya mobil nyaris tak bisa lewat, motor pun harus bersabar.


Achmad (46) salah pengguna jalan meminta kepada satpol PP kabupaten Serang tegas dengan kondisi pedagang liar yang kini menjamur yang menggangu ketertiban umum.


"Kepada Satpol PP kabupaten serang, harus tegas menertibkan dan membongkar para pedagang liar yang nyaris menutupi jalan," ujar Achmad.


"Satpol PP masih adakah di kabupaten serang, membiarkan pedagang liar menjamur menggunakan badan jalan yang kasat mata jelas melanggar ketertiban umum," ujar kembali.


Asep yang setiap harinya melintas di jalan situ Ciherang tersebut meminta kepada Bupati dan wakil Bupati terpilih untuk meninjau langsung kondisi jalan situ Ciherang yang sudah terkepung pedagang liar.


"Kepada Bupati dan wakil Bupati terpilih versi hitung cepat Ratu Zakiyah dan Najib Hamas, untuk lihat langsung kondisinya, hak pengguna jalan dan pejalan kaki di jarah , kembalikan ke  aslinya bebas dari pedagang, " Harapnya.


Keberadaan mereka (Pedagang liar) di sepanjang jalan situ Ciherang diduga menjadi ajang oknum yang bermain.


"Tak mungkin kalau tidak ada uang sewa, Jumlahnya puluhan lapak, Instansi terkait harus turun menerima laporan warga, dan menindak oknum bermain yang menghalalkan jalan di pakai untuk berjualan," pungkasnya Achmad.


Sebagai catatan pedagang liar sepanjang situ Ciherang sudah sempat di bongkar pada bulan Agustus 2022 dan Juli 2024, meski pernah dibongkar pedagang tetap membangun kembali lapak dagangannya bahkan usai lebaran 2025 tampak  pedagang baru semakin bermunculan, hingga menambah kesemrawutan.

Kegiatan Pemasangan Pavingblock Di Desa Sidoko, Kecamatan Gunung kaler Banyak Kejanggalan, "Hilmi : Uangnya Udah Kehabisan Bagi-Bagi 60 Lebih Orang Media

By On Minggu, April 20, 2025







Kab. Tangerang, xbintangindo.com --

Melanjutkan pemberitaan terkait kegiatan pemasangan Pavingblock di kampung kulungbaya RT 05, desa sidoko, kecamatan gunungkaler, kabupaten tangerang-banten, yang berita sebelumnya pernah tayang di media online xbintangindo.com dengan judul_ "Menjadi Sorotan Aktivis, Kegiatan Paving Block Di Desa Sidoko, Kecamatan Gunung Kaler - Kabupaten Tangerang, Diduga Banyak Kejanggalan


Dugaan-dugaan tersebut semakin tersorot jelas, pasalnya saat awak media akan melanjutkan konfirmasi terkait penemuan di lapangan pihak bersangkutan menjawab bahwa sudah kehabisan uang bagi-bagi kepada orang media hingga 60 lebih.


Terhubung dengan seorang bernama Hilmi yang di duga adalah seorang pelaksana di lokasi kegiatan, saat di komunikasi melalui chat WhatsApp kepada awak media merespon "Pekerjaan udh selesai bang...gimana uangnya udh kehabisan...bagi2 udh 60 lebih org media. "Responnya pada : 19 April 2025. Malam


Kini pemberitaan tersebut masih menjadi misteri, lantaran terlaksananya kegiatan belum di ketahui jelas dengan dugaan ketidak transfaran pelaksana kegiatan publik kepada masyarakat dengan tidak adanya papan informasi proyek (PIP) di lokasi kegiatan.


Lanjutnya ia pun menjawab, terlaksananya kegiatan pemasangan pavingblock di lokasi tersebut adalah petunjuk langsung (PL) dari kecamatan gunungkaler. PL kecamatan. "Balasnya dengan singkat


Awak media mempertanyakan prihal nilai anggaran, agregat abu batu dan berangkal, dan pemadatan (stamper), dirinya Hanya menjawab "pake. "Tambahnya


Sementara saat awak media mencari nama paket data kegiatan pemasangan Pavingblock tersebut melalui lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah yang di singkat menjadi LKPP,  belum juga di temukan.


Di sisi berbeda, Ali salah satu aktivis pemerhati lingkungan mempersoalkan maksud dari perkataan pelaksana bahwa uangnya sudah kehabisan bagi-bagi lebih dari 60 media tersebut. "Uang udah kehabisan bagi-bagi lebih 60 orang media. Media yang mana ? maksud berbagai lebih dari enam puluh media itu untuk apa ? dan uang yang di bagikan tersebut uang siapa. ? "Ujarnya


Hingga berita ini berlanjut pihak bersangkutan dari kecamatan gunungkaler belum juga merespon.

Red xbi//.*

Antisipasi Gangguan Kamtibmas Pada PSU Kabupaten Serang, Gabungan Personel Polsek Jawilan Polres Serang Dan BKO Brimob Laksanakan Patroli

By On Minggu, April 20, 2025








Kabupaten Serang xbintangindo.com

Bertempat di mapolsek Personil Polsek Jawilan Polres Serang dan BKO Brimob Polda Banten laksanakan patroli dalam rangka antisipasi gangguan kamtibmas Pada proses Pemilihan Suara Ulang atau PSU Kabupaten Serang, Sabtu (19/4/2025).


Kapolsek Jawilan Iptu Erwan Nurwanda, SE menyatakan patroli yang dilaksanakan proses sebelum dan sesudah Pemilihan Suara Ulang merupakan wujud upaya polri dalam mensukseskan Tahapan Pilkada di kabupaten serang yang aman dan damai.


“Tim patroli bergerak dari Mapolsek Jawilan berpatroli di wilayah hukum Polsek Jawilan sembari menghimbau kepada masyarakat Kecamatan Jawilan agar menjaga kamtibmas," ujar Kapolsek.


Lebih lanjut, Kapolsek Jawilan menjelaskan Kehadiran petugas di tengah-tengah masyarakat merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat.


"Kehadiran petugas di tengah-tengah masyarakat merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat dalam hal memberikan rasa aman dan tentram terlebih khususnya pada pelaksanaan PSU hingga pleno rekapitulasi pilkada tingkat kabupaten Serang.”ujarnya kembali.


"Kami sebagai pihak keamanan akan terus gencarkan patroli selama proses PSU hingga tahapan pleno kabupaten, kami akan terus berupaya agar situasi dan kondisi di kecamatan Jawilan aman dan terkendali.” Tutup Kapolsek Jawilan Iptu Erwan Nurwanda.

737 Guru Ngaji DiDuga Jadi Korban Pungli Dana Bantuan

By On Minggu, April 20, 2025






LEBAK BANTEN, XBingangindo.com  Beberapa guru ngaji di kecamatan Banjarsari kabupaten lebak Banten, mengeluh atas dugaan pungli yang di lakukan oknum pegawai kecamatan dan oknum forum silaturahmi pondok pesantren (FSPP) kecamatan Banjarsari, 


Menurut beberapa guru ngaji yang mendapatkan bantuan dari pemerintah kabupaten Lebak saya seharusnya menerima uang bantuan tersebut sebesar Rp 250.000 namun yang saya terima hanya Rp 225.000 ucap Shukur sudah pasti saya panjatkan kehadirat Allah SWT, namun agak sedikit heran saja bantuan untuk kami para pengajar santri-santriwati hanya sebentar Rp 250.000 saja ko mau motong/mungut, apakah mereka selaku yang di tugaskan untuk menyalurkan bantuan tersebut tidak di berikan operasional, ungkap guru ngaji terhadap awak media, (16/04/2025)

Lukmanul hakim, orang di duga palaku pungutan saat di konfirmasi awak media, saya sumpah demi Allah kalau saya memotong dan apa buktinya kalau saya memotong uang bantuan tersebut, dan bagi mereka yang menyatakan kalau saya memotong, mereka harus menunjukkan bukti, bentuk photo atau yang bisa menunjukan kalau saya memotong, karena saya hanya menerima uang bantuan tersebut itupun langsung saya serahkan ke pihak FSPP kecamatan Banjarsari,  untuk lebih jelasnya di kecamatan ada bagiannnya, bukan saya tegas Lukmanulhakim. (16/04/2025)


Di lain pihak, Suparta selaku ketua FSPP kecamatan Banjarsari, untuk penyaluran bantuan guru ngaji di kecamatan Banjarsari tidak ada pemotongan, dengan nilai Rp 25.000 itu tidak benar informasi tersebut, kalaupun ada itu juga yang ngasih tanpa ada penentuan nominal, contoh pada saat itu sekitar tiga hari lagi menjelang lebaran, ada salah satu guru ngaji, yang memberikan kepada saya senilai Rp 50.000 itu tidak saya pinta, mereka ngasih katanya sebagai ucapan terima kasih, karena saya sudah mengantarkan uang bantuan tersebut ke guru ngaji tersebut di rumahnya, dan saya tanya juga ikhlas gak, katanya ikhlas, misal terjadi ada pemotongan saya tidak pungkiri bisa saja terjadi, dan saya meyakini kalau itu terjadi itu di lakukan oleh oknum yang mengatasnamakan FSPP Tutur Suparta, 



Sementara "Mahfud Basyir selaku camat Banjarsari sekaligus ketua guru ngaji sekecamatan Banjarsari, mengenai bantun untuk guru ngaji saya tidak tahu, karena ketika turunnya bantuan uang bantuan tersebut, di hari libur jadi saya tidak tahu, dan saya ketika dapat informasi turunnya bantuan uang bantuan tersebut, langsung memberikan amanah kepada ketua FSPP yaitu pak Suparta, berkaitan dengan dugaan terjadinya pemotongan, senilai Rp 25.000 tidak ada pemotongan, jelas camat Banjarsari, (16/04/2025)


Adanya keluhan guru ngaji terkait dugaan potongan uang bantuan senilai Rp 25.000 perorang, di kali 737 pemerintah pastinya di rugikan oleh oknum sebesar Rp 18.425.000 (delapan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Marwan xbi//.*

Waka Polres Serang Polda Banten Kompol Fauzan Afifi, S IK Tegaskan Pentingnya Netralitas Dari Seluruh Unsur TNI, POLRI, Serta Aparatur Sipil Negara (ASN) Demi Terwujudnya Pelaksanaan PSU Yang Jujur, Adil, dan Demokratis.

By On Sabtu, April 19, 2025








Kabupaten Serang xbintangindo.com

Wakapolda Banten Brigjen Pol Hengki bersama Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah serta Ketua Bawaslu Banten meninjau lokasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah kecamatan di wilayah hukum Polres Serang, pada Sabtu 19 April 2025.


Turut mendampingi Pj. Sekda Provinsi Banten, Kasi Ops Korem 064 MY, Komisioner KPU Banten, PJU Polda Banten, Wakapolres dan PJU Polres Serang, Muspika serta Ketua PPK dan Panwascam Kecamatan Ciruas, Kragilan dan Cikande.


"Kegiatan Wakapolda beserta unsur Forkopimda Banten ini guna memastikan pelaksanaan PSU Bupati dan Wakil Bupati Serang berjalan dengan jujur, aman, dan terkendali," ungkap Wakapolres Serang Kompol Fauzan Afifi.


Dikatakan Fauzan Afifi, dalam kegiatan kunjungan itu, baik Wakapolda maupun Wakil Gubernur Banten mengimbau masyarakat agar menggunakan hak pilih dengan penuh tanggung jawab dan berdasarkan hati nurani, serta menolak segala bentuk kecurangan dalam PSU.


"Tadi Wakapolda maupun Wakil Gubernur juga mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan rasa tanggungjawab dan menolak segala bentuk kecurangan," jelasnya.


Wakapolres juga menegaskan pentingnya netralitas dari seluruh unsur TNI, POLRI, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) demi terwujudnya pelaksanaan PSU yang jujur, adil, dan demokratis.


“Kami memastikan bahwa seluruh proses pengamanan dilakukan secara profesional dan netral. Tidak ada ruang bagi intervensi atau tindakan yang dapat menciderai prinsip demokrasi,” tegasnya.


Lebih lanjut dikatakan bahwa pihaknya siap mendukung penuh pengamanan PSU dan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. 


"Ini untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif selama pelaksanaan pemungutan suara ulang," tandasnya.

Waka Polres Serang Polda Jatim Kompol Fauzan Afifi, S IK Tegaskan Pentingnya Netralitas Dari Seluruh Unsur TNI, POLRI, Serta Aparatur Sipil Negara (ASN) Demi Terwujudnya Pelaksanaan PSU Yang Jujur, Adil, dan Demokratis.

By On Sabtu, April 19, 2025








Kabupaten Serang xbintangindo.com

Wakapolda Banten Brigjen Pol Hengki bersama Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah serta Ketua Bawaslu Banten meninjau lokasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah kecamatan di wilayah hukum Polres Serang, pada Sabtu 19 April 2025.


Turut mendampingi Pj. Sekda Provinsi Banten, Kasi Ops Korem 064 MY, Komisioner KPU Banten, PJU Polda Banten, Wakapolres dan PJU Polres Serang, Muspika serta Ketua PPK dan Panwascam Kecamatan Ciruas, Kragilan dan Cikande.


"Kegiatan Wakapolda beserta unsur Forkopimda Banten ini guna memastikan pelaksanaan PSU Bupati dan Wakil Bupati Serang berjalan dengan jujur, aman, dan terkendali," ungkap Wakapolres Serang Kompol Fauzan Afifi.


Dikatakan Fauzan Afifi, dalam kegiatan kunjungan itu, baik Wakapolda maupun Wakil Gubernur Banten mengimbau masyarakat agar menggunakan hak pilih dengan penuh tanggung jawab dan berdasarkan hati nurani, serta menolak segala bentuk kecurangan dalam PSU.


"Tadi Wakapolda maupun Wakil Gubernur juga mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan rasa tanggungjawab dan menolak segala bentuk kecurangan," jelasnya.


Wakapolres juga menegaskan pentingnya netralitas dari seluruh unsur TNI, POLRI, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) demi terwujudnya pelaksanaan PSU yang jujur, adil, dan demokratis.


“Kami memastikan bahwa seluruh proses pengamanan dilakukan secara profesional dan netral. Tidak ada ruang bagi intervensi atau tindakan yang dapat menciderai prinsip demokrasi,” tegasnya.


Lebih lanjut dikatakan bahwa pihaknya siap mendukung penuh pengamanan PSU dan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. 


"Ini untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif selama pelaksanaan pemungutan suara ulang," tandasnya.

*Menteri Nusron Ajak Kepala Daerah Se-Jawa Tengah Kolaborasi Selesaikan Sertipikasi Tanah dan RDTR*

By On Sabtu, April 19, 2025







Semarang – xbintangindo.com Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan sertipikasi tanah serta penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Di Jawa Tengah sendiri, ada sekitar 19% dari total 2,2 juta hektare tanah yang belum terpetakan dan tersertipikasi. Sementara untuk RDTR, Jawa Tengah perlu menyelesaikan total 322 RDTR. Dua hal yang saling berkesinambungan ini menjadi bahasan utama dalam dialog Menteri Nusron bersama kepala daerah se-Jawa Tengah pada Kamis (17/04/2025). 


"Jika tidak segera disertipikasi, tanah-tanah ini berpotensi memicu konflik di kemudian hari. Karena itu, dibutuhkan kerja sama erat antara Kementerian ATR/BPN, gubernur, serta para bupati dan wali kota,” tegas Menteri Nusron usai Dialog Bersama Gubernur dan Kepala Daerah se-Jawa Tengah yang digelar di Kantor Gubernur Jawa Tengah.


Ia juga menggarisbawahi pentingnya pendayagunaan tanah-tanah tidak produktif, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah habis masa berlakunya. Tanah yang sudah memiliki kepastian hukum juga bisa menambah nilai atas tanah tersebut, salah satunya dapat mendorong masuknya investasi. Dalam hal itu, Menteri Nusron mengajak kepala daerah di Jawa Tengah juga ikut mendukung soal kepastian hukum atas tanah dan kejelasan tata ruang.


"Investor sebelum masuk akan melihat lokasi dan status hukumnya. Maka kita harus pastikan keduanya jelas. Karena itulah pentingnya RDTR,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.


Untuk RDTR sendiri, dari target 322 baru ada 60 RDTR yang telah tersedia di Jawa Tengah. Menteri Nusron meminta komitmen bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk menuntaskan kekurangan tersebut dalam waktu tiga tahun. Ia menekankan bahwa penyusunan RDTR juga harus memperhatikan ketahanan pangan, khususnya agar tidak terjadi alih fungsi lahan sawah yang termasuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). 


"Jangan sampai RDTR yang disusun justru mengorbankan lahan pertanian menjadi kawasan industri atau pemukiman. Ketahanan pangan tetap prioritas utama,” pungkas Menteri Nusron.


Dalam pertemuan tersebut, Menteri Nusron juga menyerahkan sertipikat aset Barang Milik Daerah (BMD) bagi pemerintah daerah se-Jawa Tengah. Adapun sertipikat yang diserahkan, yaitu 31 sertipikat aset BMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 443 sertipikat aset BMD Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.


Hadir mendampingi Menteri Nusron, Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Reny Windyawati; Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri beserta jajaran. Turut hadir, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, serta para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Tengah. (oman ncek)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *