Berita Terbaru

Ungkap Kasus Narkoba, Polresta Serang Kota Sita 8,8 Kg Sabu Senilai Rp 8,8 Miliar

By On Kamis, Oktober 29, 2026

Polresta Serang Kota ungkap kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu. 

SERANG, Xbintangindo.Com - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Serang Kota berhasil mengungkap kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu dengan total barang bukti mencapai kurang lebih 8,8 kilogram. 

Pengungkapan tersebut merupakan hasil pengembangan penyelidikan yang dilakukan secara intensif oleh Unit II Satresnarkoba Polresta Serang Kota hingga ke wilayah Jakarta Selatan dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan oleh Kapolresta Serang Kota, Kombes Pol. Yudha Satria, S.H., dalam konferensi pers, Selasa, 27 Oktober 2026. 

Kapolresta Serang Kota menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula pada Rabu, 04 Maret 2026, sekitar pukul 18.30 WIB. Saat itu, petugas mengamankan seorang pria berinisial RH di sebuah rumah, di Kampung Pasar Padarincang, Desa Kadubeureum, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. 

Dari hasil penggeledahan terhadap RH, petugas menemukan barang bukti berupa 14 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,23 gram. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, RH mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang pria berinisial MA (29), yang saat itu berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). 

Menindaklanjuti keterangan tersebut, Unit II Satresnarkoba Polresta Serang Kota yang dipimpin Iptu Arif Budianto melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut untuk menelusuri jaringan peredaran narkotika tersebut. 

Pada Kamis, 22 Oktober 2026, sekitar pukul 00.15 WIB, petugas melakukan penindakan di area parkir Apartemen Pancoran Riverside, Jalan Pengadegan Timur Raya No.1, Jakarta Selatan. 

Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan tiga plastik klip bening berisi sabu dengan berat bruto 2,06 gram. Dua paket ditemukan di dalam lipatan celana, sedangkan satu paket lainnya ditemukan di atas lemari. Selain itu, petugas juga menemukan lima cartridge etomidate di dalam lemari pakaian. 

Dari hasil pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut, diketahui bahwa MA diduga akan mengambil sejumlah narkotika jenis sabu di wilayah Sukabumi. 

Pengembangan ke Sukabumi, Petugas Amankan Sabu Lebih dari 8 Kg

Pengembangan penyelidikan kembali dilakukan pada Sabtu, 24 Oktober 2026. 

Dalam kegiatan tersebut, petugas menangkap dua pria berinisial YS (53) dan HF (31) di sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berlokasi di Jalan Raya Cibolang, Cisaat, Kabupaten Sukabumi, saat keduanya diduga hendak mengirimkan narkotika jenis sabu. 

Dari hasil penggeledahan terhadap YS, petugas menemukan tiga plastik bening berukuran besar yang berisi plastik berwarna kuning dengan logo durian. 

Seluruh paket tersebut berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 3.188,3 gram atau sekitar 3,18 kilogram. 

Barang bukti tersebut disimpan di dalam tas goodie bag berwarna hijau yang dibawa oleh YS. 

Petugas kemudian melakukan penggeledahan di rumah kontrakan HF yang berlokasi di Kampung Mangkalaya, Kabupaten Sukabumi. 

Dari lokasi tersebut, ditemukan lima plastik bening berukuran besar berisi paket sabu dalam plastik berwarna kuning serta satu plastik berwarna kuning berlogo durian yang juga berisi sabu. 

Total berat bruto barang bukti yang ditemukan di kontrakan HF mencapai kurang lebih 5.650,7 gram atau sekitar 5,65 kilogram. 

Dengan demikian, total barang bukti sabu yang ditemukan dari kedua lokasi di Sukabumi tersebut mencapai kurang lebih 8.839 gram atau sekitar 8,8 kilogram. 

Kasat Narkoba: 8,8 Kg Sabu Setara Rp 8,8 Miliar, Selamatkan 45 Ribu Jiwa

Kasat Resnarkoba Polresta Serang Kota, Kompol Vhalio Agafe menambahkan bahwa keberhasilan pengungkapan ini merupakan hasil kerja keras dan ketekunan personel Unit II Satresnarkoba dalam mengembangkan penyelidikan hingga berhasil mengungkap peredaran sabu dalam jumlah besar. 

“Kerja keras Unit II Satresnarkoba Polresta Serang Kota membuahkan hasil dengan berhasil mengamankan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 8,8 kilogram. Jika dikalkulasikan, barang bukti tersebut memiliki nilai sekitar Rp 8,8 miliar dan diperkirakan dapat menyelamatkan kurang lebih 45 ribu jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika,” ujar Kompol Vhalio Agafe. 

Ia menegaskan bahwa pengungkapan ini bukan sekadar keberhasilan penegakan hukum, melainkan juga bukti nyata komitmen Polri dalam memerangi peredaran gelap narkotika demi melindungi masyarakat serta menyelamatkan masa depan generasi bangsa. 

Menurutnya, pemberantasan narkotika membutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat. 

Oleh karena itu, masyarakat diharapkan berperan aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. 

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana disampaikan dalam keterangan pengungkapan kasus. 

Para tersangka terancam pidana berat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Polresta Serang Kota menegaskan akan terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika melalui penyelidikan, penindakan, serta pengembangan jaringan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba. 

Narkoba Musuh Bersama!

Mari bersama-sama memerangi narkoba dan jangan memberikan ruang bagi peredaran gelap narkotika di lingkungan kita. 

Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba. 

Karena setiap langkah melawan narkoba adalah langkah menyelamatkan masa depan bangsa. (*/red)

Awali Tugas dengan Merangkul Insan Pers, Kapolres Serang Perkuat Komunikasi dan Kemitraan

By On Kamis, Oktober 29, 2026

Kapolres Serang, AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi saat kegiatan silaturahmi bersama Insan Pers, di Aula Ngariung Iman Ngariung Aman, Mapolres Serang, Selasa sore, 27 Oktober 2026. 

SERANG, Xbintangindo.Com – Kapolres Serang, AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi menggelar kegiatan silaturahmi bersama Insan Pers, di Aula Ngariung Iman Ngariung Aman, Mapolres Serang, Selasa sore, 27 Oktober 2026. 

Kegiatan yang dimulai pukul 16.00 WIB tersebut dihadiri sekitar 120 peserta dari berbagai organisasi dan kelompok media, di antaranya IMM Polres Serang, Forum Jurnalis Serang Raya (FJSR), Perkumpulan Wartawan Serang Timur (Perwast), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), media mainstream, serta sejumlah wartawan independen. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Serang dan para Pejabat Utama Polres Serang. 

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Serang, AKBP Bobby Danuardi menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi ini merupakan momentum untuk memperkenalkan diri sekaligus mempererat hubungan kemitraan antara Kepolisian dan Insan Pers. 

"Sebagai Kapolres Serang yang baru, saya ingin membangun komunikasi yang baik dan terbuka dengan seluruh rekan-rekan media. Kami menyadari bahwa Insan Pers memiliki peran penting sebagai mitra strategis Polri dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat," ujar AKBP Bobby Danuardi. 

Kapolres menegaskan bahwa hubungan antara Kepolisian dan Media harus dibangun atas dasar keterbukaan, kepercayaan, serta semangat saling mendukung dalam menjalankan tugas masing-masing. 

"Kami berharap sinergitas yang selama ini telah terjalin dapat terus ditingkatkan. Rekan-rekan media merupakan mitra penting bagi kami, baik dalam menyampaikan informasi kegiatan Kepolisian maupun memberikan masukan dan kritik yang membangun demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat," ungkapnya. 

Lebih lanjut, AKBP Bobby Danuardi menekankan pentingnya penyampaian informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab, khususnya dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Serang. 

"Melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, kami berharap setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat memberikan edukasi, menciptakan suasana yang sejuk, serta mendukung terwujudnya situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif," jelasnya. 

Kapolres juga menyampaikan bahwa pihaknya terbuka terhadap komunikasi dan koordinasi dengan seluruh insan pers sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi serta pelayanan publik. 

"Kami ingin hubungan ini tidak hanya sebatas hubungan kerja, tetapi juga menjadi hubungan silaturahmi yang erat. Mari bersama-sama membangun Kabupaten Serang yang aman dan kondusif melalui peran dan tanggung jawab kita masing-masing," tambahnya. 

Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Acara dilanjutkan dengan sesi dialog dan tanya jawab antara jajaran Polres Serang dengan Insan Pers, kemudian ditutup dengan makan bersama. (*/red)

PDI-P Pecat Bupati Klaten Hamenang Usai Jadi Tersangka KPK

By On Kamis, Oktober 29, 2026

Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo (kiri) berjalan menggunakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, 16 Oktober 2026.  

JAKARTA, Xbintangindo.Com - PDI Perjuangan (PDI-P) memastikan telah memecat Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, dari keanggotaan partai setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Ketua DPP PDI-P Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun mengatakan, pihaknya telah memproses pemecatan Hamenang sejak awal pekan ini. 

"Bukan akan, kita sudah proses kemarin, hari Senin kemarin untuk dipecat. Untuk urusan korupsi, pasti kita pecat. Itu perintah ketua umum begitu, karena kita sudah ingatkan terus," ujar Komarudin kepada wartawan di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Oktober 2026. 

Menurut Komarudin, partainya tidak menoleransi kader yang terlibat tindak pidana korupsi. 

Hal tersebut, kata dia, sesuai dengan instruksi Ketua Umum (Ketum) PDI-P, Megawati Soekarnoputri. 

Dia mengatakan, DPP PDI-P telah berulang kali memberikan peringatan kepada para pejabat publik dari partainya, termasuk Hamenang, sebelum yang bersangkutan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. 

"Termasuk (Bupati) Klaten itu juga berapa bulan lalu kan dipanggil, kita sudah ingatkan ini ada teropong-teropong menuju ke sana sini, hati-hati," kata Komarudin. 

Dengan terbitnya surat keputusan DPP tersebut, Komarudin memastikan Hamenang tidak lagi berstatus sebagai kader PDI-P. 

"Jadi namanya korupsi pasti kita pecat," tegasnya. 

Diketahui sebelumnya, KPK menetapkan Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi setelah melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Kamis, 15 Oktober 2026. 

Selain Hamenang, KPK menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah dan Muhammad Amin Wahyu Utomo, pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative (MWC). 

Dalam kasus itu, Hamenang disangkakan menerima suap, upah pungut, serta penerimaan lain yang dikategorikan sebagai gratifikasi. 

Dia disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 

Selain itu, Hamenang juga disangkakan melanggar Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto Pasal VII angka 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta ketentuan terkait lainnya dalam KUHP.  

Sementara itu, Muhammad Amin Wahyu Utomo, yang disangkakan sebagai pemberi, diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b UU Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. 

Dia juga disangkakan melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b dan Pasal 606 ayat (1) KUHP sebagaimana disesuaikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026. (*/red)

KPK Respons Usul Luhut agar Kerugian Negara Tak Masuk Korupsi

By On Kamis, Oktober 29, 2026

Ketua KPK, Setyo Budiyanto. 

JAKARTA, Xbintangindo.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa pihaknya tidak menyetujui unsur kerugian negara dihilangkan dari definisi tindak pidana korupsi. 

Hal tersebut disampaikan Ketua KPK, Setyo Budiyanto menanggapi usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan terkait agar kerugian negara bukan bagian dari definisi korupsi. 

"Kajian KPK, tidak setuju unsur kerugian negara dihilangkan total,” ujar Setyo kepada wartawan, Rabu, 21 Oktober 2026. 

Menurutnya, kerugian negara dalam UNCAC dan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) memiliki tafsir yang berbeda. 

Setyo menegaskan, kasus korupsi terkait kerugian negara di Indonesia menjadi perhatian khusus karena memiliki modus-modus tersendiri. 

“Memang persyaratan kerugian Negara di UNCAC beda tafsir dengan Pasal 2 dan 3, tapi harus diperhatikan juga bahwa kekhususan di Indonesia harus jadi pertimbangan terutama modus yang selama ini sering terjadi,” tuturnya. 

Jika harus mengacu pada UNCAC, kata Setyo, akan lebih ideal mengubah UU Tipikor untuk memperluas pemberantasan korupsi terkait praktik suap sektor swasta dan illicit enrichment. 

“Jika acuannya UNCAC, lebih ideal jika mengubah UU Tipikor untuk mengkriminalisasi foreign bribery, trading in influence, suap sektor swasta dan illicit enrichment,” kata dia. 

Diketahui sebelumnya, Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan ke Presiden RI Prabowo Subianto bahwa kerugian negara bukan bagian dari definisi korupsi. 

Hal ini merupakan kajian DEN yang merujuk pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi yang diratifikasi Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. 

"Ya itu kami mengacu kepada UN Charter mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi di UN Charter yang sudah diratifikasi oleh Indonesia 20 tahun yang lalu adalah bribery, penyuapan. Jadi tidak bicara mengenai kerugian negara," ujar Luhut di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026. 

"Tadi Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi. Karena itu penting untuk supaya masalah penanganan korupsi di Indonesia itu berstandar internasional," imbuhya. 

Selama ini, kata Luhut, Indonesia menjadi negara yang menerapkan kerugian negara sebagai korupsi. 

"Karena Indonesia satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara dan ini memang memberatkan kepada seperti Danantara untuk membuat bisnis yang tentu setiap bisnis apa pun pasti ada risikonya," ujarnya. 

Luhut juga melaporkan sejumlah data ke Presiden RI. 

"Kami tadi terakhir saya lapor Presiden, kami akan men-feeding Presiden dengan data-data yang akurat sehingga proses pengambilan keputusan Presiden nanti basisnya akan banyak dengan data. Karena dengan data ini saya kira proses pengambilan keputusan akan bisa jauh lebih akurat," ujarnya. 

Oleh karenanya, kata dia, DEN juga mengaku akan lebih intensif memberikan data-data kepada Presiden Prabowo. 

"Dengan begitu dalam keadaan global ekonomi dunia ini sekarang, Presiden ter-upgrade dengan data-data yang apa yang update betul," pungkasnya. (*/red)

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Rocky Gerung Beri Nilai Finger Heart

By On Kamis, Oktober 29, 2026

Anggota Wantimpres, Rocky Gerung saat menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026. 

JAKARTA, Xbintangindo.Com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rocky Gerung memberi penilaian bagus untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sudah berjalan dua tahun ini. 

"Saya kasih nilai sip (sambil memberikan gestur tangan finger heart)," kata Rocky kepada wartawan, di Istana Kepresidenan RI, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Oktober 2026. 

Diketahui, Rocky datang ke Istana untuk mengikuti Sidang Kabinet Paripurna dalam rangka dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Rocky memberi nilai bagus bagi pemerintahan Prabowo sejauh ini. 

Dia pun memberikan gestur populer dengan jempol dan telunjuk bersilang. 

"Ya pasti bagus lah (dua tahun pemerintahan Prabowo)," ucapnya. 

Namun demikian, kata Rocky, tetap ada yang perlu dievaluasi, sehingga dibuatlah Sidang Kabinet ini. 

"Ini juga perdana urgensinya karena dua tahun jadi harus dievaluasi," pungkasnya. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *