Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.

PKBM Putra Mandiri diduga Data WB digelembungkan, Jadi Ajang Memperkaya Diri Oknum Pengelola







Foto : papan nama PKBM Putra Mandiri 

Lebak-Banten xbintangindo.com --

keberadaan lembaga pendidikan yang di dirikan oleh salah satu yayasan didesa Cihmabali Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Banten, yang saat ini menjadi buah bibir para pemangku publik, diduga menggelembungkan pelaporan data warga Belajar (WB) ke dinas.


Pasalnya, lembaga pendidikan yang bernama Program Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Putra Mandiri yang di kelola Agus M Eka Arip Sidik selaku kepala PKBM tersebut.


Kepala PKBM Putra Mandiri Diduga telah melakukan manipulasi data demi kepentingan pribadi, yang mana data warga belajar di PKBM putra mandiri menunjukan perubahan yang sangat tidak wajar dari tahun ajaran 2023-2024 tahun anggaran (TA) 2024 ke tahun ajaran 2024-2025 tahun anggaran 2025, 


Tahun anggaran 2024 jumlah warga belajar yang di bayar BOSP nya sebanyak 349 orang dengan nominal uang di terima PKBM putra mandiri sebesar Rp.580.300.000. tahun anggaran 2025 jumlah warga belajar yang di bayar BOSP nya sebanyak 48 orang dengan jumlah uang di terima sebanyak Rp 119.760.000. wow.. fantastic selisihnya...!"


Perubahan data warga belajar terbayar  di PKBM Putra Mandiri TA 2024 ke TA 2025 menunjukan perubahan yang sangat tidak wajar, dari perubahan data warga belajar, pengelola PKBM Putra Mandiri Cihmabali di TA 2024 diduga sudah melakukan manipulasi data warga belajar -(WB) untuk kepentingan pribadi.


Sementara Agus M Eka Arip sampai saat ini tidak bisa di temui ataupun dihubungi melalui telepon selulernya, bahkan awak media sudah berupaya mengunjungi sekretariat PKBM Putra Mandiri lebih dari tiga kali guna mendapatkan informasi dan klasifikasi kedaradaan WB di PKBM tersebut.


Nanang Rusnandar Hr. Selaku Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pembangunan (FKMPP) kabupaten Lebak-Banten, angkat bicara," jelas hal ini tidak bisa dibiarkan karena menyangkut dengan penggunaan keuangan negara dan tidak mungkin jika Dinas terkait sama sekali tidak mengetahui hal persoalan ini karena pengawasan melekat harusnya ada pada dinas,  Masa ada perubahan dengan nilai yang dianggap cukup signifikan untuk keberadaan WB sebuah PKBM di daerah terpencil, dinas percaya begitu saja..?. Tutur Nanang. Senin, 10/3/25.


Lanjut Nanang," saya menduga, diduga ada koorporasi jahat penggelembungan data WB yang sengaja dibangun antara dinas dengan penyelenggara, sehingga hal ini terjadi dan berlangsung dengan aman. Tutup Nanang. 

(Hermawan)

Previous
« Prev Post
Show comments
Hide comments

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *